Kanwil DJP Jaksel II Catat Penerimaan Pajak Rp 32,7 Triliun di Akhir 2020

Asaljeplak.my.id –Penerimaan pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II hingga akhir 2020 telah mencapai 101,6 persen atau Rp 32,7 triliun dari target sebesar Rp 32,1 triliun.

Menanggapi tercapainya target penerimaan Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memberikan apresiasi kepada seluruh Jajaran Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

“Saya berharap, seluruh institusi DJP tetap semangat dan selalu menjaga kerja sama dalam menjalankan tugas menghimpun penerimaan negara,” kata Suryo dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (1/1/2020).

Kepala Kanwil Pajak Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto mengungkapkan, situasi pandemi memang membuat kondisi ekonomi sulit, banyak Wajib Pajak yang usahanya terganggu.

Baca Juga:
DJP Kembali Tambah 6 Pemungut Pajak Digital, Zalora Dicoret

Terlebih lagi, wilayah Jakarta Selatan adalah daerah pertama yang ditetapkan sebagai zona merah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II sejak selama tiga bulan sejak pandemi menghentikan pelayanan tatap muka.

“Kami melihat tahun 2020 adalah tahun yang sulit bagi pelaku ekonomi. Dari sisi kapasitas likuiditas, dari sisi kapasitas untuk mendapatkan peluang bisnis dan lain sebagainya. Yang tadinya peluang terbuka lebar menjadi sempit dan seterusnya,” kata Edi.

Edi mengatakan, dengan segala keterbatasan yang ada itu, Kanwil DJP Jakarta Selatan II mengubah strategi program-program yang telah disusun tahun sebelumnya. Di antaranya dengan melakukan pendekatan dan membangun komunikasi kepada Wajib Pajak.

Selain itu, Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga melakukan penelitian terhadap usaha sektor-sektor yang tidak terdampak serius oleh pandemi Covid-19. Penelitian itu dilakukan untuk menggali potensi dan mengetahui kemampuan bayar Wajib Pajak.

“Wajib Pajak yang tidak terdampak itulah yang yang kami maintenance, kami jaga
komunikasinya. Dalam komunikasi pun bagaimana kami bisa memberikan hal-hal yang memungkinkan Wajib Pajak bisa berkolaborasi dan memantapkan dalam kegiatan ekonominya agar berjalan baik. Sehingga pajak ini menjadi partner diskusi dalam menjaga ekonominya. Pada saat yang sama mereka berkonsultasi tentang aspek-aspek pajaknya,” jelas Edi.

READ  Mudahkan Pengiriman Barang, Bukalapak Luncurkan Fitur BukaSend

Baca Juga:
Kendaraan Dikenai Pajak Progresif? Begini Cara Blokir Secara Online

Berita ini telah terbit pertama kali di SUARA

admin

Read Previous

Honda luncurkan "masker mobil" untuk saring virus di mobil

Read Next

Anggota DPD: Pemerintah berwenang bubarkan ormas berlawanan Pancasila

Tinggalkan Balasan