• September 22, 2020

Eks Ketua Komjak Tuding Komjak Ganggu Penyidikan Kasus Jaksa Pingki

Asaljeplak.my.id –Mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Halius Hosen meminta pimpinan Komjak yang menjabat saat ini tidak mengganggu kinerja Kejaksaan Agung dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sebab pernyataan Ketua Komjak, Barita Simanjuntak belakangan ini dinilai membuat proses penyidikan kasus Jaksa Pinangki terganggu.

“Pernyataan-pernyataan yang disampaikan ketua komjak itu saya lihat justru membangun suasana penyidikan kejaksaan menjadi terganggu. Terganggu kenapa? Karena akan ada opini publik, Komjak kok begini. Nah ini harus didudukkan secara proporsional,” kata Halius kepada wartawan, Minggu (6/9/2020).

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan ditegaskan, bahwa Komjak merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri namun berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

“Artinya, Komisi Kejaksaan atau Komjak masih termasuk lembaga pemerintah dan bukan Non Government Organisation (NGO/LSM), oleh karena Komjak harus melaporkan kegiatan dan bertanggung kepada Presiden,” ujarnya.

Halius menilai pernyataan yang kerap keluar dari Komjak menimbulkan kecurigaan serta ketidakpercayaan terhadap Kejagung. Ia pun meminta Komjak fokus mengawasi penyidikan yang sedang dilakukan Kejagung terkait kasus Jaksa Pinangki.

“Nah sekarang Komjak itu mengawasi bilamana ada penyimpangan-penyimpangan dalam penanganan Pinangki itu. Komjak memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung agar melakukan tindakan terhadap anak buahnya yang tidak melaksanakan ketentuan UU dalam melakukan penyidikan,” terangnya.

Lebih lanjut, Halius juga merasa heran dengan sikap Komjak yang justru mendorong kasus Jaksa Pinangki dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, ada sejumlah syarat harus terpenuhi jika kasus dilimpahkan ke KPK. Menurutnya Kejagung masih mampu menangani kasus tersebut.

“Saya jadi herannya itu, ini dasarnya apa,” katanya.

Dia menambahkan, pengambilalihan perkara dari penyidik Polri maupun Kejaksaan oleh KPK harus berdasarkan persyaratan tertentu, yaitu adanya hambatan maupun kendala teknis hukum pro justisia.

READ  Komjak Minta Kejagung Usut Aset-aset Buronan Djoko Tjandra

“Sejauh ini, saya belum melihat penyidik Polri maupun Kejaksaan mengalami kendala dan bahkan sebaliknya terlihat progress dengan munculnya nama-nama tersangka baru yang belum terdengar sebelumnya serta penerapan UU TPPU untuk tersangka Pinangki merupakan bentuk ketegasan Kejaksaan Agung,” kata Halius.

  • «
  • 1
  • 2
  • »

    Berita ini telah terbit pertama kali di SUARA

    admin

    Read Previous

    Punya “Wajah Tersenyum”, Penyu Langka Ini Menjauhi Jurang Kepunahan

    Read Next

    Ronaldo diminta pakai masker saat tonton Portugal menang

    Tinggalkan Balasan