ASN Diharamkan Plesiran Selama Tahun Baru Imlek

Asaljeplak.my.id –Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenpanRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 4/2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri sipil (PNS) selama libur Imlek 2021 ini.

Keputusan ini diambil pemerintah untuk menekan penularan virus corona atau Covid-19, khusus dari aktivitas libur panjang, seperti imlek.

“Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik selama periode tahun Tahun Baru Imlek ini,” kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenpanRB, Rini Widyantini dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (11/2/2021).

Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Februari 2021 hingga 14 Februari 2021, selama kurun waktu tersebut para ASN diharamkan untuk melakukan perjalanan keluar kota/mudik atau liburan.

Baca Juga:
Tegas! Ganjar Pranowo Larang ASN Jateng Berafiliasi dengan FPI dan HTI

Pembatasan itu juga untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang berlaku untuk semua orang termasuk warga sipil selain ASN.

Surat Edaran itu berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11/2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12/2020.

Apabila ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk bepergian ke luar daerah pada periode itu, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya.

Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah diharuskan selalu memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Kemudian, memperhatikan peraturan dan atau kebijakan pemerintah daerah asal maupun tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.

Baca Juga:
Bandel? Sanksi Tegas Menanti ASN Jatim Nekat ke Luar Kota Saat Libur Imlek

READ  ASN dan kampanye Pilkada 2020

ASN juga harus memperhatikan kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Yang perlu diperhatikan lainnya, yakni protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

  • «
  • 1
  • 2
  • »

    Berita ini telah terbit pertama kali di SUARA

    admin

    Read Previous

    Setelah investasi Hyundai, akankah peta industri otomotif berubah?

    Read Next

    Presiden minta Pemda terapkan mikro lockdown

    Tinggalkan Balasan